Faktapos //
PONTIANAK — Langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak yang mengakomodasi upaya perdamaian antara terdakwa berinisial RB dan korban berinisial AS mendapat apresiasi dari Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan menggunakan senjata api tersebut, Herman menilai sikap majelis hakim sebagai langkah progresif yang menunjukkan pemahaman terhadap substansi keadilan.
Menurut Herman, penegakan hukum pidana tidak semestinya hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemulihan hubungan dan keadaan korban melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Ia menilai kesepakatan perdamaian yang dicapai secara sukarela oleh para pihak di hadapan persidangan dapat menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.
“Perdamaian antara terdakwa dan korban, apabila dilakukan secara sukarela, merupakan fakta yang patut dipertimbangkan dalam mencari keadilan yang berimbang,” demikian substansi pandangan Herman.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa perdamaian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, terlebih perkara yang didakwakan berkaitan dengan tindak pidana serius.
Menurutnya, hakim tetap harus menilai seluruh fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan.
Ia berharap pendekatan yang mengedepankan substansi keadilan tersebut dapat menjadi pertimbangan yang proporsional, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.
Tim Red
